6.Reformasi Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kerap menyampaikan, focus pemerintah saat ini adalah memperbaiki peraturan, sumberdaya manusia (SDM) pajak, organisasi, system teknologi informasi dan proses bisnis. Respon yang mungkin adalah bahwa lebih adil untuk menarik pajak pada seseorang menurut apa yang dia ambil dari sistem ekonomi, dalam bentuk konsumsi, daripada atas apa yang dia sumbangkan kepada masyarakat, seperti yang diukur oleh pendapatan. Sukses selalu buat Bapak Robby dan semoga sistem hukum, administrasi, dan kebijakan perpajakan Indonesia dapat lebih maju lagi, Amin.
Setelah berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 sedangkan Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Usaha yang dilakukan adalah bekerja sama dengan departemen dan lembaga pemerintahan lain untuk menggali perluasan NPWP (Nomor Pembayaran Wajib Pajak) yang baru. Selain Account Representatif dan kring pajak, Kantor pelayanan pajak dilengkapi juga dengan penyediaan help desk atau bisa disebut dengan customer service disetiap kantor yang memudahkan wajib pajak yang baru untuk langsung mendapatkan informasi perpajakan.reformasi perpajakan indonesia sebagai solusi
Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. Artinya, semakin tinggi penghasilan dan aset yang dimiliki, maka harusnya semakin besar pula pajak yang harus dibayar wajib pajak. Cegah terjadinya reformasi pajak palsu,” pungkasnya. Indonesia saat ini masih kekurangan jumlah pegawai pajak. Sistem pengenaan pajak seperti ini sangat membantu menumbuhkan kesadaran wajib pajak untuk mengalokasikan harta yang dimilikinya kepada hal-hal yang sifatnya lebih produktif daripada membelanjakannya untuk barang-barang mewah.
Mengekor Bursa Asia, IHSG Diprediksi Lanjutkan Pelemahan
Saat ini Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan kini telah mengalami perubahan untuk yang ketiga kalinya hingga berubah menjadi UU NOMOR 28 TAHUN 2007. Kebijakan perpajakan yang dibuat hendaknya harus ada PUBLIC EXPOSE terlebih dahulu untuk mendengar (HEARING) pihak-pihak yang terkait dengan peraturan yang akan diterbitkan tsb.
Ketiga, reformulasi regulasi perpajakan baik melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) dan RUU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang saat ini tengah digodok di DPR. Keadilan horisontal ini menunjukkan prinsip netralitas dalam pajak, dimana dua orang wajib pajak yang mempunyai kondisi sama, idealnya, menanggung beban pajak yang sama. Wajib pajak harus didorong untuk tertib memenuhi kewajibannya dengan membayar tepat pada waktunya.
Di Indonesia, pajak merupakan sumber pembiayaan negara terbesar, karena sekitar 80 persen pengeluaran negara dibiayai oleh pajak. Lembaga Peradilan Pajak sebagai salah satu lembaga perlindungan hukum terutama berfungsi di dalam memberikan perlindungan terhadap Wajib Pajak dan penanggung pajak dari tindakan pemerintah di dalam memungut pajak terhadap rakyat. Menurut Sri Mulyani, reformasi pajak di AS bisa memberikan sentimen negatif kepada negara-negara berkembang seperti Indonesia.
Bursa Asia Berfluktuasi, IHSG Melemah Di Akhir Sesi I
Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini menjadi fenomena baru demokrasi waktu itu, karena pajak bergeser menjadi alat dari pembayar pajak besar untuk mendapatkan fasilitas yang banyak dari negara sebagai jasa timbalnya.
Selain itu, reformasi pajak dilakukan agar sistem perpajakan dapat lebih efektif dan efisien, sejalan dengan perkembangan globalisasi yang menuntut daya saing tinggi dengan negara lain. 2) Keadaan memiliki suatu benda atau barang seperti halnya tanah, bangunan, kendaraan bermotor dsb yang memenuhi syarat dikenakan pajak. Pertama, adalah untuk meningkatkan rasio penerimaan pajak nonmigas terhadap PDB.
RIFANFINANCINDO BERJANGKA
Karena menggunakan tarif persentase maka Wajib Pajak yang berpenghasilan besar akan membayar pajak lebih besar sebaliknya Wajib Pajak yang berpenghasilan kecil akan membayar pajak lebih kecil. Jika NPWP sesuai daerah asalnya maka akan berdampak pada pajak yang dikenakan kelak digunakan untuk pembangunan di daerah, sedangkan jika pekerja dari daerah memiliki NPWP jakarta maka uang pajak akan digunakan dipusat sehingga menghalangi daerah untuk memperoleh penghasilan dari pajak untuk pembangunan di daerah.