BIMBINGAN MITRA PAYTREN @Info_bisnispaytren Instagram Profile

, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) akan fokus pada peningkatan peran sektor jasa keuangan dalam pembangunan ekonomi nasional serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Selain rencana ketentuan dua direksi tersebut, perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp200 miliar juga wajib mempunyai paling sedikit dua orang anggota Dewan Komisaris serta minimal satu orang komisaris independen dan membentuk komite audit. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun depan mewajibkan perusahaan manajer investasi telah memiliki unit syariah khusus pengelolaan reksadana syariah.
IHSG Ditutup Menguat Ke 6.277 Poin
Ia melanjutkan, penurunan itu menyebabkan BPR tidak dapat memenuhi standar kinerja keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan pencabutan izin usaha PT BPR Nusa Galang Makmur, selanjutnya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.
Selain itu, kata Natalia, jika PT Freeport Indonesia berhenti beroperasi maka karyawan akan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Sekadar informasi, KPR BTN Mikro menjadi salah satu kontribusi Bank BTN untuk menyukseskan program sejuta rumah yang dicanangkan Presiden sejak tahun 2015 lalu. Kebijakan dan program pembangunan infrastruktur di sektor Minyak dan Gas Bumi (migas), Ketenagalistrikan (gatrik) dan Energi Baru Terbarukan (EBT) menjadi fokus pembangunan dan pemerataan di Timur Indonesia agar energi terjangkau.
PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
Gandjar Mustika, Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan OJK, mengatakan saat ini pihaknya tengah memasuki tahap finalisasi untuk penentuan entitas utama di konglomerasi keuangan. Berdasarkan kriteria baru tersebut, saat ini terdapat 48 konglomerasi keuangan dengan total aset per posisi 31 Desember 2016 mencapai Rp 5.915 triliun atau 67,52 persen dari total aset keseluruhan sektor jasa keuangan.
Sebelumnya, Peneliti Eksekutif Senior Departemen Pengembangan Kebijakan Strategis OJK Hendrikus Passagi mengungkapkan, kehadiran fintech saat ini dibutuhkan untuk menjangkau pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini tidak bisa diakses oleh perbankan dan lembaga keuangan tradisional. Pendanaan kepada sektor-sektor yang memiliki multiplier effect yang besar dapat mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.
JAKARTA (IndoTelko) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan sinyal akan mengeluarkan aturan terkait Financial Technology (Fintech) pada tahun ini. “Roadmap keuangan berkelanjutan juga diharapkan menjadi sarana bagi LJK baik perbankan, pasar modal mapun IKNB untuk terus melakukan inovasi produk dan layananannya selaras dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat maupun pembangunan,” tutur Muliaman.
Selain itu, menurutnya OJK perlu merubah aturan agar lebih meyakinkan masyarakat bahwa fintech telah mendapat restu dari otoritas, sehingga turut membangun kepercayaan dan minat masyarakat untuk membeli SBN Ritel pemerintah melalui fintech. Memang perusahaan kami biro jasa yang menawarkan jasa pengurusan izin. Ada 36 perusahaan fintech terdaftar yang beroperasi di Indonesia, dan 42 lainnya sedang dalam proses persetujuan, menurut OJK.
PGAS Salurkan Gas Bumi Ke Pabrik Sari Roti
Selain itu juga dari Badan Ekonomi Kreatif, Bursa Efek Indonesia, Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI, Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA), Asosiasi Fintech Indonesia, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI), Universitas Indonesia dan Institute Teknologi Bandung.
Hal-hal yang telah dilakukan itu menunjukkan komitmen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk terus menciptakan energi yang berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Papua dan Papua Barat. Berdasarkan data US Energy Information Administration menunjukkan kalau pasokan minyak naik 8,2 juta barel pada pekan lalu. Konsep Entitas Utama (EU) yang digunakan saat ini dinilai memiliki keterbatasan, yaitu EU tidak memiliki kendali terhadap lembaga jasa keuangan lain anggota KK sehingga dapat menyulitkan penerapan manajemen risiko, tata kelola, dan permodalan terintegrasi.
Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan telah menerbitkan rekomendasi izin ekspor konsentrat bagi PT Freeport Indonesia. Menurutnya, kehadiran peraturan tersebut untuk terus mendorong dan mempercepat program inklusi keuangan dalam rangka meningkatkan akses keuangan di seluruh lapisan masyarakat. Lazimnya ke perusahaan startup fintech kalau dilakukan series A fundraising adalah antara 2 juta sampai 5 juta dollar AS. Ini konsisten,” jelas Eddi.