OJK Bakal Tingkatkan Pengawasan Fintech, Setelah Kejadian Rupiah Plus

JAKARTA, - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mencatat ada 89 penyelenggara aplikasi pinjaman online alias fintech peer to look lending, yang diadukan 1.330 orang kepada mereka. Ke depannya, Aftech akan terus berkomunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memberikan pemahaman bahwa setiap bisnis fintech lending memiliki perbedaan sehingga karakteristik produk dan pendekaran mitigasi risikonya juga berbeda. Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK Hendrikus Passagi menerangkan, bunga pinjaman yang ditawarkan P2P dihitung dengan memperhitungkan risiko dari pencari pinjaman.
PT RIVAN
AFPI pun meminta masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih fintech, serta membaca setiap ketentuan dan kondisi yang diberikan setiap kali melakukan pinjaman secara lebih jeli. Asal tahu saja, jumlah fintech P2P lending yang beroperasi di Indonesia saat ini jumlahnya mencapai ratusan dan sangat memungkinkan untuk bertambah. Taza Nugraza Barley dari Asosiasi FinTech Indonesia (Aftech) mengakui kurangnya peraturan ketat dan nasabah yang buta soal keuangan adalah dua rintangan terbesar bagi industri fintech di Indonesia.
Selain melaporkan pada OJK, YLKI menghimbau konsumen yang menjadi korban teror dari perusahaan fintech atau kredit on-line, untuk segera melaporkan secara pidana ke polisi. Untuk itu, dia menekankan pentingnya bagi pelaku usaha fintech lending dalam mematuhi ketentuan Kementerian Komunikasi dan Informasi, yakni menjaga information pribadi nasabah. Terakhir, dari sisi peran dan fungsi Bank Indonesia, edukasi terhadap teknologi finansial ke masyarakat juga perlu dilakukan sehingga masyarakat tidak menggunakan produk teknologi finansial palsu atau FinTech penipuan.pelanggaran fintech
Berikut 5 Perusahaan Fintech yang telah dicabut izin-nya oleh OJK. OJK dan penegak hukum diminta tegas untuk menindak praktik fintech ini. Namun disisi lain, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menilai keberadaan Fintech meski membawa angin segar bagi industri pembiayaan. Dalam konsep P2P Lending, seorang debitur yang akan menggunakan dana tersebut dipertemukan dengan kreditur yang hendak memberikan pinjaman melalui platform fintech.
Mengenai cara penagihan dan tingkat bunga maksimal dari perusahaan “Fintech”, OJK meminta Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia sebagai wadah pelaku industri authorized untuk membuat aturan bagi para pelaku industrinya. Pihak yang ikut dalam pertemuan tersebut antara lain Direktur Rupiah Plus Bimo Adhiprabowo, Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), Divisi Perlindungan Konsumen OJK, dan Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK Hendrikus Passagi.
Demi mengurangi permasalahan yang akan muncul, pengkajian terhadap instrumen hukum dalam pengaturan Fintech perlu dilakukan demi berkembangnya fintech untuk mendorong inklusi keuangan Indonesia. Tulus menambahkan YLKI juga mendesak OJK untuk segera memblokir perusahaan fintech yang tidak mempunyai izin (ilegal). Menurut Sunu, banyaknya kasus yang beredar di pemberitaan ataupun media sosial setelah ia telusuri ternyata berasal dari peminjam yang diketahui memiliki akun pinjaman di lebih dari satu fintech.
Knowledge yang dimiliki YLKI, dari lebih 300 perusahaan fintech, yang mengantongi zin dari OJK hanya 64 perusahaan saja. Adapun Tulus meminta agar konsumen juga membaca seluruh persyaratan dengan teliti saat hendak meminjam uang di perusahaan fintech. Jika konsumen nekat dan terjebak pada hutang piutang dengan perusahaan fintech atau kredit on-line ilegal, maka tidak ada pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban.
Bergabungnya fintech P2P lending ilegal sebagai anggota APFI tentu akan ikut mempermudah OJK melakukan pengawasan. Maka kebijakan lain yang kemudian diterbitkan OJK ialah mengatur berbagai jenis fintech itu untuk masuk dalam regulatory sandbox (program uji coba bagi start-up fintech) sesuai POJK No. 13 Tahun 2018. Kemudian, di Inggris, pemerintah berada di garis depan menerapkan kebijakan untuk memelihara industri FinTech, dan Innovation Hub telah didirikan.
Sayangnya, pihak OJK tidak bisa menelisik lebih jauh profil penyelenggara Fintech ilegal tersebut, namun dapat diduga terdapat ratusan ribu nasabah atau member setiap aplikasi dari indikator yang mengunduh aplikasi yang ditawarkan secara terbuka. Masuknya Fintech merupakan terobosan baru terhadap aspek-aspek bisnis di Indonesia menjadi lebih efisien dan mudah.pelanggaran fintech
Sehingga, menurutnya, fintech pinjaman on-line berkembang. Rudiantara menjelaskan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas bisnis keuangan dan perbankan akan memberitahu pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika jika ada pelanggaran. Dalam rangka memberikan pengawasan perusahaan startup fintech di Indonesia terdapat satgas yg terdiri 13 kementrian dan lembaga yang telah menemukan sejumlah 400 fintech ilegal.