OJK Sosialisasi Waspada Investasi Di Diskominfo Kepri

  • Maraknya investasi bodong yang belakangan ini ramai di sejumlah daerah mendaat perhatian serius dari Otoritas Jasa Keuangan. Sebagai suatu kegiatan jasa dalam memindahkan barang atau pun penumpang dari suatu tempat ke tempat lain, pengangkutan berperan sekali dalam mewujudkan terciptanya pola distribusi nasional yang dinamis. Dengan adanya ketentuan transisi yang jelas, dapat dihindarkan komplikasi permasalahan hukum dalam proses peralihan tugas dan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan kepada OJK.
    Padahal sebagai salah satu dari tiga soko guru perekonomian nasional, koperasi juga harus mendapat perlindungan dan pengawasan dari lembaga semacam OJK. Hal ini berbeda dengan universal banking, dianut oleh antara lain negara-negara Eropa dan Jepang yang membolehkan bank melakukan kegiatan usaha keuangan non-bank seperti bank investasi dan asuransi. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
    Pada 2013, Dewan Komisioner telah menetapkan Destination Statement OJK 2017, yaitu Menjadi lembaga profesional dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi, guna mewujudkan financial market deepening dan inklusif, serta terdepan dalam sistem perlindungan konsumen keuangan dan masyarakat, untuk mendukung terciptanya sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan.
    RIFANFINANCINDO
    Kegiatan itu dilakukan dengan memperhatikan ketentuan anti tipping-off (sebagaimana yang telah diatur dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang). Pasal 82 ayat (2) jo. Peraturan IX.E.1 UUPM, Pasal 35 UUPM secara tegas menetapkan bahwa perusahaan efek atau penasihat investasi dilarang untuk mengemukakan secara tidak benar atau tidak mengungkapkan fakta material kepada nasabah mengenai kemampuan usaha atau keadaan keuangannya.
    Raksasa Swasta Di Jalan Tol Halaman All
    Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) ialah Bank Umum, Bank Pengkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasehat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah. Pemisahan ini akan menjadi pekerjaan rumah Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan.
    Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah.
    Berdasarkan penelitian Bapepam, maka Jensen dinyatakan sebagai orang yang melakukan insider trading dan didenda sebesar Rp 500.000.000, BMU didenda sebesar Rp 7.000.000 karena dianggap terlambat menyampaikan informasi kepada Bapepam mengenai fakta material yang terjadi.Berkaitan dengan kasus tersebut, maka dapat dilihat bahwa penjatuhan hukuman terhadap Jensen Kohardjo dalam kasus BMU tersebut masih terlalu ringan dibandingkan dengan ketentuan sebenarnya yaitu pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000.
    Kewenangan senada juga diatur dalam Anggaran Perseroan PT Bank Jatim, Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris pasal 19 ayat (5), Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar atau peraturan yang berlaku. Peran Bapepam-LK dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya dalam pengawasan dan penegakan hukum di pasar modal masih berjalan efektif dan perlindungan hukum terhadap investor tetap dilakukan sehingga tidak terjadi kekhawatiran bahwa proses pengawasan dan penegakan hukum yang terabaikan selama masa transisi peralihan Bapepam-LK ke OJK.
    Astra Infra Realisasikan 63% Capex
    Jakarta (ANTARA News) - Otoritas Jasa Keuangan masih mendalami kasus dugaan tindak pidana pelanggaran konsumen yang melibatkan PT Asuransi Allianz Life Indonesia, menyusul ditetapkanya Mantan Direktur Utama dan Manajer Klaim perusahaan asal Jerman tersebut sebagai tersangka. Sebagaimana diketahui, Presiden Direktur PT Asuransi Allianz Life Indonesia Joachim Wessling dan Manajer Claim PT Asuransi Allianz Life Indonesia Yuliana Firmansyah telah ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
    Bank dapat melakukan pemblokiran atau penghentian jasa sementara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 34 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI), pemerintah diamanatkan membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen, selambat-lambatnya akhir tahun 2010.