Pembentukan Dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (Establishment And Authority Of The Financial...

  • Maraknya investasi bodong yang belakangan ini ramai di sejumlah daerah mendaat perhatian serius dari Otoritas Jasa Keuangan. Keterbatasan mana menyebabkan hukum pidana tidak mampu menjangkau sebab-sebab kejahatan yang kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana, lagi pula hukum pidana hanyalah sebahagian kecil dari sarana kontrol sosial masyarakat yang tidak dapat menjadi obat mujarab bagi keseluruhan persoalan kejahatan. Jika kerugian yang ditimbulkan membahayakan sistem pasar modal atau kepentingan pemodal dan masyarakat, atau apabila tidak tercapai penyelesaian atas kerugian yang telah timbul, Bapepam dapat memlai tindakan penyidikan dalam rangka penuntutan tindak pidana.
    Pada 2013, OJK mulai langkah-langkah untuk menyelaraskan peraturan di semua sektor jasa keuangan melalui pengawasan berbasis risiko. Selama masa transisi tersebut kedudukan Bapepam-LK sama seperti sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, yaitu; fungsi pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan sehari-hari di Pasar Modal, termasuk didalamnya fungsi penegakan hukum tetap dilakukan oleh Bapepam-LK.
    Meski begitu, OJK sebagai wasit di industri jasa keuangan tetap akan memberikan fasilitas kepada nasabah dan asuransi Allianz Life sendiri. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.
    Didasari keprihatinan kami terhadap meluasnya ancaman resistensi antibiotik, sebagai konsumen kesehatan, kami meminta pemerintah Republik Indonesia untuk mengambil tindakan-tindakan berikut guna memastikan seluruh kalangan, baik tenaga kesehatan, penyedia layanan kesehatan, maupun konsumen kesehatan bertanggung jawab dalam penggunaan antibiotik mulai hari ini.
    Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Intervensi lembaga pengawas jasa keuangan yang terlalu berlebihan (over acting) untuk mencampuri manajemen bank, misalnya arogansi, dinilai sebagai faktor kondusif kegagalan.
    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membidik bisa memfasilitasi pembentukan sebanyak 50 Bank Wakaf Mikro di sepanjang 2018. Pembentukan rezim OJK mulai memangkas ruang lingkup keindependensian Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dalam meregulasi dan mengawasi kegiatan sektor perbankan. Apabila ada masyarakat yang mengetahui kegiatan tersebut agar dapat melaporkan hal tersebut kepada Layanan Konsumen OJK melalui 1500655 atau konsumen@ dan waspadainvestasi@.
    PT RIFANFINANCINDO BERJANGKA - Rifan Financindo Optimistis Transaksi 500.000 Lot Tercapai
    Dalam mengemban fungsi dan tugasnya OJK memiliki pegawai yang berasal dari Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. OJK termasuk badan pengawasan yang besar sehingga dalam aplikasinya sangat dimungkinkan membuat birokrasi lebih besar dari sebelumnya ketika microprudential dan macroprudential masih ditangani oleh satu lembaga yaitu Bank Indonesia.
    , Kegiatan bisnis perusahaan teknologi finansial (Fintech) milik Ustaz Yusuf Mansur, Paytren, masih terhambat karena masih belum keluarnya izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kami ikuti, nanti setelah itu hasilnya akan kami evaluasi,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Riswinandi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta, Rabu.
    Aturan hukum tersebut ini mengatur mengenai Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang antara lain meliputi pengaturan mengenai penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hulu termasuk pembinaan dan pengawasannya, mekanisme pemberian Wilayah Kerja, Survey Umum, Data, Kontrak Kerja Sama, pemanfaatan Minyak dan Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri, penerimaan negara, penyediaan dan pemanfaatan lahan, pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat, pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri, serta penggunaan tenaga kerja dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
    Widodo juga menyampaikan, adanya penyidik dalam internal OJK, kalau ada kasus tindak pidana dalam bidang keuangan, maka diselesaikan secara internal. Untuk diketahui, Bareskrim Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Mabes Polri sudah menetapkan 4 orang tersangka dari internal Bank Jatim terkait skandal kredit PT SGS ini. Menduduki jabatan pada lembaga lain, kecuali dalam rangka melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang OJK atau penugasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.