PPP Berikan Empat Tanggapan soal Rencana Impor Garam

Pertama soal perbedaandata antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Kementerian Koordinator Perekonomian soal besaran kebutuhan garam impor. KKP menyebut rencana besaran angka 3, tujuh juta ton terlalu besar, karena menurut data KKP hanya membutuhkan 2, 1 juta ton garam impor. “Jadi perbedaan data antarkementerian ini harus terlebih dahulu clear di level pemerintah, ” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (23/1/2018).
Pemilik Toko Emas Berusia 72 Tahun Disekap di Kamar Mandi
Kedua, kata Reni yang juga Wakil Ketua Umum PPP, kebijakan importasi garam usaha ini tidak terlepas dari produksi garam nasional yang tidak mampu mencukupi kebutuhan di dalam negeri yang terdiri dari garam industri sebanyak 3 juta ton dan garam konsumsi sebanyak 750 ribu ton.
Seperti pada tahun 2016, produksi garam nasional hanya mampu memasok 144 ribu ton dan 30 ribu ton dari petani garam. “Jadi selain faktor produksi, faktor tata kelola pergaraman pula harus direformasi, ” tukasnya.
RIFAN FINANCINDO
Karena itu, hal ketiga yaitu reformasi tata kelola pergaraman harus segera dilakukan opemerintah. Perbedaan pandangan dalam internal pemerintah merupakan bukti belum adanya tata kelola yag baik di sektor garam ini.
Menteri BUMN Rini Soemarno Angkat Edi Sukmoro sebagai Dirut KAI
Seperti urusan perdebatan siapa yang berhak melakukan impor garam, apakah PT Garam yang merupakan BUMN atau pihak lainnya. Termasuk kementerian mana yang lebih tepat dalam mengurus sektor garam apakah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) atau Kementerian Perdagangan?
Mariah Carey Suara Emas Pencetak Dolar
“Perdebatan tersebut harus dituntaskan dengan bertujuan meletakkan sistem susunan kelola garam yang ujungnya bagaimana meningkatkan produksi garam nasional serta memastikan proteksi terhadap pertani garam pada Tanah Air, ” tanda Reni.
Keempat, rencana kebijakan impor garam, termasuk impor beras merupakan kebijakan yang sama sekali tidak populer dalam mata publik. “Kami sebagai fraksi pendukung pemerintah mengingatkan soal visi misi pemerintah melalui Nawacita, khususnya terkait kedaulatan pangan. Kebijakan impor ini tentu bertolak belakang dari Nawacita berupa kedaulatan pangan. Pemerintah harus bersungguh-sungguh meletakkan sistem untuk memastikan kedaulatan pangan segera tegak di republik ini. “
Ketua Fraksi PPP pada DPR, Reni Marlinawati mengatakan rencana pemerintah yang bakal mengimpor garam industri sebanyak 3, 7 juta ton perlu ditinjau ulang, dikategorikan dari sisi besaran jumlah. Untuk itu, Fraksi PPP memberikan empat tanggapan mengenai rencana yang dinilai bukan populis ini.