Transaksi Menggunakan Uang Virtual Bisa Dikenai Pidana

“Larangannya itu berupa sanksi, ada di UU. Sanksinya ada pidana dan denda,” kata Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Onny Widjanarko, di kantornya, pada Rabu (311), dilansir CNN Indonesia. Lebih lanjut, Pasal 33 UU Mata Uang menyebutkan bahwa setiap orang yang tidak menggunakan rupiah dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran akan dikenakan sanksi.
Supermarket Masa Depan, Mulai Beroperasi, Amazon-Go
Sanksi juga akan diberikan kepada orang yang tidak menggunakan rupiah dalam penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan transaksi keuangan lainnya. Orang tersebut bisa terkena pidana kurungan paling lama satu tahun dan pidana denda paling banyak Rp200 juta rupiah.
PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
Onny juga menilai penggunaan cryptocurrency juga dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan dan moneter. Diketahui, nilai mata uang virtual rentan berfluktuasi terlalu tajam. “Dari sisi stabilitas sistem keuangan, kami juga sangat takut. Kami tidak mau krisis terulang karena adanya bubble. Karena kalau jatuh tiba-tiba itu bisa berdampak ke masyarakat,” jelasnya.
Ini Skema Importasi Beras 500. 000 Ton oleh Bulog
Terkait hal tersebut, BI melarang penggunaan mata uang virtual sebagai alat pembayaran. BI menyerahkan wewenang penggunaan mata uang lainnya sebagai instrumen investasi kepada lembaga terkait. Lembaga yang dimaksud misalnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).
Kasus faktur pajak fiktif berpotensi merugikan negara
“Kewenangan kami yang dasar hukumnya jelas adalah di sistem pembayaran. Kalau di stabilitas sistem keuangan dan moneter itu kami aware bahwa itu bahaya,” pungkasnya.Bank Indonesia (BI) mengeluarkan pernyataan bahwa setiap transaksi yang menggunakan mata uang virtual (cryptocurrency) sebagai alat pembayaran di Indonesia bisa terancam hukuman pidana kurungan hingga pidana denda. Penggunaan mata uang virtual dinilai tidak sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Menurut UU tersebut, secara jelas disebutkan bahwa alat pembayaran yang sah di Indonesia hanyalah rupiah.